Hasil Rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 10 Maret 2016

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gedung B. Lt. 2, Kelurahan Air Itam, Telp./Fax. (0717) 435224 Pangkalpinang 33149

NOTULEN
Rapat	:	Pertemuan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2010
Hari/Tanggal	:	Kamis, 10 Maret 2016
Waktu Panggilan	:	Rabu, 2 Maret 2016
Waktu Rapat	:	Kamis, 10 Maret 2016
Acara	:	Rapat koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pimpinan Rapat
Ketua	:	Yudi Sapta Pranoto
Sekretaris	:	Hariyanto, SP
Notulen	:	Herman Setiawan, S. Pi
Peserta Rapat		1.   Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2010. 2.   Bidang Kelembagaan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
Kegiatan Rapat	:	1.        Silahturahim 2.        Statuta KPP 3.        Rencana Kerja 4.        Operasional KPP 5.        Lain-lain
Kata Pembukaan	:	1.    Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang diberikan; 2.    Rapat dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2010.
Pembahasan	:	Tanggapan Anggota KPP
		1.   Su’di, A. Md, (Kabid Kelembagaan Bakorluh P2K Prov. Kep. Babel) ·      Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP. ·      Perlu diversifikasi tanaman yang dapat mendukung perkembangan tanaman lokal.
		2.   Hariyanto, (Sekretaris KPP) Perlu dibuat materi yang diperlukan dalam mensukseskan program pangan melalui 7 komoditas unggulan : padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, tebu dan daging.
		3.   Andi Pile Muzakar, (HKTI) ·      KPP merupakan momen yang tepat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan dalam program-program yang disusun oleh badan/teknis. ·      Perlu kejelasan pembiayaan operasional sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan KPP. ·      Penyuluh yang ditempatkan di WKPP harus sesuai dan mengetahui potensi WKPP nya.
		4.   Sofyan A.R, (Praktisi pertanian) ·      Perlu disusun langkah-langkah, apa yang dilaksanakan dalam waktu singkat untuk disampaikan kepada gubernur. ·      KPP harus menempatkan diri sebagai motivator bagi penyuluh yang melaksanakan tugasnya di lapangan.
		5.   Johan Murod, S. IP., MM. (KADIN) ·      Perlu dilaksanakan pengesahan/pelantikan oleh Gubernur terhadap KPP, baru menyusun rencana kerja. Penyuluhan adalah tiik awal dalam memajukan pertanian, perikanan dan kehutanan. ·      Terkait bentuk kelembagaan penerima bantuan pemerintah harus berbentuk badan hukum, telah dibentuk koperasi nelayan (POSKONELI) pada beberapa kabupeten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ·      Orientasi penyuluhan selalu mengarahkan petani/nelayan berpikir secara prospektif, provitable dan sustainable, untuk mendukung swasembada pangan. ·      Penyuluhan harus dipahami Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), baik kelompok petai/nelayan. ·      Pemilihan metode penanaman/budidaya terhadap komoditi unggulan yang berorientasi pasar, sehingga dapat memberikan nilai/harga yang baik (contoh : penanaman organik/budidaya perikanan organik). ·      Perlunya kendaraan operasional (R4/minibus) untuk KPP sebagai wadah untuk promosi dan pelaksanaan tugas. ·      Masukan kepada Gubernur : ü Perikanan tangkap : sebagai masukan untuk Gubernur agar nelayan menangkap ikan didaerah perbatasan (pulau tujuh) sebagai bentuk pengakuan/penguatan pengelolaan wilayah oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu peningkatan sarana dan prasarana produksi tangkap. ü Cina sedang membangun perkebunan kelapa sawit di Republik Kongo, sehingga dalam waktu 10 tahun kedepan produksi CPO akan sangat tinggi, oleh sebeb itu perlu peningkatan nilai tambah produk atas CPO yang dihasilkan Indonesia. ü Dampak banjir agar dilaksanakan reboisasi oleh dinas terkait (kehutanan, pertanian dan pertambangan dan energi).
		6.   Sinar, IKAMAJA (Ikatan Remaja Magang Jepang) Permasalahan pertanian di Indonesia dan di Jepang hampir sama, namun sinkronisasi belum berjalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (pakar, teknologi, sumberdaya alam, pembiayaan dan pasar). Hilir dari semua kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah pemasaran hasil usaha yang dilaksanakan.
		7.   Herman Setiawan, S.Pi (Penyuluh Perikanan) ·      Surat - menyurat, tujuan surat undangan perlu tembusan kepada atasan langsung agar dalam melaksanakan tugasnya disetujui. ·      Perangkat kelembagaan untuk Komisi Penyuluhan seperti stempel, AD/ART, plang nama sekretariat, kartu anggota, web, dsb perlu dilengkapi sehingga tertib organisasi terlaksana. ·      P3D atas penyuluh kehutanan dan penyuluh perikanan yang akan dialih statusnya dari pegawai kabupaten/kota ke pusat (Kementerian Kehutanan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan), Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Babel agar berperan dalam kelancaran pengalihan status P3D tersebut. ·      Mendorong penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan penyuluh swadaya (pertanian, perikanan dan kehutanan), sehingga permasalahan kekurangan SDM penyuluh bisa diatasi, jangan hanya mengandalkan keberadaan penyuluh PNS, kontrak pusat dan atau kontrak daerah.  ·      Organisasi profesi penyuluh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar KPP dapat menumbuhkembangkan organisasi profesi (PERHIPTANI, IPKANI, dan IPKINDO). ·      Mendorong agar Komisi Penyuluhan berperan aktif dalam hal “pelestarian fungsi lingkungan hidup’, seperti IUU fishing, illegal logging dan illegal meaning. ·      Mendorong pengunaan anggaran DAK menu sapras penyuluhan pada Dinas dan Instansi terkait, penggunaan dana DAK yang dilakokasikan untuk penyuluhan namun pada kenyataanya fasilitas yang diadakan tidak sepenuhnya untuk penyuluh.
		8.   Yudi Sapta Pranoto, SP, MSi
		Pembahasan Rencana Kerja
		1.   Silahturahim Pertemuan direncanakan pada tanggal 9 Februari 2016, namun ada bencana alam (banjir) sehingga dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016, di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
		2.   Statuta KPP
		3.   Rencana Kerja dan Operasional KPP ·      Rapat satu bulan satu kali pada minggu kedua ·      Audiensi dengan Gubernur sebelum pelantikan dalam waktu secepatnya ·      Identifikasi kebutuhan KPP yang idealnya ada : ü transportasi akomodasi anggota diluar pangkalpinang ü seragam/ baju identitas ü kunjungan ke lapangan ü dibuat unit kegiatan sesuai sektor (pertanian, perikanan dan kehutanan) ü kop Surat, logo dan website
Kesimpulan	:	Rapat kerja Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan dengan baik, dengan kesimpulan : 1.    Rapat dilaksanakan Rapat satu bulan satu kali pada minggu kedua. 2.    Audiensi dengan Gubernur sebelum pelantikan dalam waktu secepatnya. 3.    Logo dan lambang serta surat undangan akan disampaikan kepada instansi

Daftar Hadir Rapat KPP Tangal 10 Maret 2016

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ketua,

Yudi Sapta Pranoto, SP, MSi