Penyuluh Perikanan

Penyuluh Perikanan
Pulau Tinggi

Kamis, 24 Maret 2016

Penyuluh Kabupaten Bangka Selatan Melakukan Peyuluhan Melalui Radio Junjung Besaoh

Kegiatan penyuluhan adalah suatu proses pendidikan in-formal, yang intiya merubah perilaku dari sasaran penyuluhan itu. Perubahan perilaku dapat terjadi apabila adanya proses interaksi antara penyuluh perikanan yang  menyampaikan informasi kepada sasarannya. Dibandingkan dengan media komunikasi massa lain seperti televisi, biaya penyelenggaraan penyuluhan melalui siaran radio jauh lebih murah dengan kemampuan jangkauan daerah yang sama luasnya. Radio masih digunakan oleh sebagian masyarakat yang berprofesi seperti pekebun, petani, pembudidaya, maupun nelayan yang jauh dari tempat tinggalnya, memanfaatkan radio sebagai media untuk mendapatkan hiburan maupun informasi
Siaran pedesaan melalui radio merupakan salah satu media penyuluhan perikanan audio (terdengar) yang dilakukan melalui metode pendekatan massal yang bisa lebih efektif dan efesien dalam penyelenggaraan penyuluhan. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan bekerjasama dengan radio milik pemerintah daerah dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui siaran pedesaan. Radio Junjung Besaoh yang mempunyai motto “media silahturahmi, hiburan dan informasi” dengan frekuensi 89.6 Mfz FM sudah mampu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, bahkan ke Kabupaten lain (Bangka Tengah dan Pangkalpinang).       
Melalui siaran pedesaan radio sebagai salah satu metode penyuluhan, peran kita sebagai penyuluh diperlukan dalam memberikan arahan kepada masyarakat sebagai pelaku utama dengan memberikan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna yang direkomendasikan, informasi baik teknis maupun non-teknis lainnya yang berhubungan dengan masyarakat.




Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 merupakan penyiaran perdana dari siaran pedesaan, dimana narasumbernya terdiri dari 4 Koodinator BP3K yaitu Toboali, Tukak Sadai, Pulau Besar dan Payung. Masing-masing Koordinator BP3K menyampaikan profil dari Balai Penyuluhan masing-masing seperti potensi wilayahnya, SDM penyuluh, dan prestasi yang telah dicapainya. Antusias pendengar bisa terlihat dari cukup banyaknya sms dan telpon online yang masuk menanyakan mengenai permasalahan terkait perkebunan. Semoga kedepan penyuluhan melalui media radio bisa berjalan dengan berkelanjutan dan masyarakat sebagai pelaku utama mendapatkan manfaatnya. 

Kamis, 10 Maret 2016

Bimtek Pendampingan Peingkatan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan


Dasar Surat :
Surat Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan BPSDMPKP Nomor : B.104/BPSDMPKP.04/TU.210/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Undangan Kegiatan Bimtek Pendampingan Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan.

Kegiatan Bimtek Pendampingan Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 2 - 4 Maret 2016 di Garuda Flaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No.18 Medan Sumatra Utara.

Start at Depati Amir Pangkalpinang 

Pembukaan Oleh Kepala Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi (Ibu ini datangi dan menyalami peserta satu per satu loh)

Materi dari BI dan BRI mengenai peningkatan kapasitas permodalan kelompok perikanan

Game Naik Ojek dan Lampu Merah

Simulasi Penumbuhan Kelompok

Simulasi penyusunan AD/ ART kelompok

Presentasi HAsil Simulasi

Simulasi Penilaian Kelas Kelompok Perikanan

Penutupan oleh Ka Pusluhdaya KP

Peserta Bimtek Medan

its me

Peserta perempuan

peserta dari Babel

Peserta campuran

suasana medan kalo malam

becak motor

merdeka walk

merdeka walk

merdeka walk

Bandara Kualanamu Medan

lepas gesper

Nebeng foto bareng Ka Pusluhdaya KP


Hasil Rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 10 Maret 2016


KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gedung B. Lt. 2, Kelurahan Air Itam, Telp./Fax. (0717) 435224 Pangkalpinang 33149



NOTULEN
Rapat
:
Pertemuan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2010



Hari/Tanggal
:
Kamis, 10 Maret 2016
Waktu Panggilan
:
Rabu, 2 Maret 2016
Waktu Rapat
:
Kamis, 10 Maret 2016



Acara
:
Rapat koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pimpinan Rapat


Ketua       
:
Yudi Sapta Pranoto
Sekretaris
:
Hariyanto, SP
Notulen    
:
Herman Setiawan, S. Pi



Peserta Rapat

1.   Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2010.
2.   Bidang Kelembagaan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.



Kegiatan Rapat
:
1.        Silahturahim
2.        Statuta KPP
3.        Rencana Kerja
4.        Operasional KPP
5.        Lain-lain



Kata Pembukaan
:
1.    Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang diberikan;
2.    Rapat dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2010.



Pembahasan     
:
Tanggapan Anggota KPP


1.   Su’di, A. Md, (Kabid Kelembagaan Bakorluh P2K Prov. Kep. Babel)
·      Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP.
·      Perlu diversifikasi tanaman yang dapat mendukung perkembangan tanaman lokal.


2.   Hariyanto, (Sekretaris KPP)
Perlu dibuat materi yang diperlukan dalam mensukseskan program pangan melalui 7 komoditas unggulan : padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, tebu dan daging.


3.   Andi Pile Muzakar, (HKTI)
·      KPP merupakan momen yang tepat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan dalam program-program yang disusun oleh badan/teknis.
·      Perlu kejelasan pembiayaan operasional sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan KPP.
·      Penyuluh yang ditempatkan di WKPP harus sesuai dan mengetahui potensi WKPP nya.


4.   Sofyan A.R, (Praktisi pertanian)
·      Perlu disusun langkah-langkah, apa yang dilaksanakan dalam waktu singkat untuk disampaikan kepada gubernur.
·      KPP harus menempatkan diri sebagai motivator bagi penyuluh yang melaksanakan tugasnya di lapangan.


5.   Johan Murod, S. IP., MM. (KADIN)
·      Perlu dilaksanakan pengesahan/pelantikan oleh Gubernur terhadap KPP, baru menyusun rencana kerja. Penyuluhan adalah tiik awal dalam memajukan pertanian, perikanan dan kehutanan.
·      Terkait bentuk kelembagaan penerima bantuan pemerintah harus berbentuk badan hukum, telah dibentuk koperasi nelayan (POSKONELI) pada beberapa kabupeten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
·      Orientasi penyuluhan selalu mengarahkan petani/nelayan berpikir secara prospektif, provitable dan sustainable, untuk mendukung swasembada pangan.
·      Penyuluhan harus dipahami Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), baik kelompok petai/nelayan.
·      Pemilihan metode penanaman/budidaya terhadap komoditi unggulan yang berorientasi pasar, sehingga dapat memberikan nilai/harga yang baik (contoh : penanaman organik/budidaya perikanan organik).
·      Perlunya kendaraan operasional (R4/minibus) untuk KPP sebagai wadah untuk promosi dan pelaksanaan tugas.
·      Masukan kepada Gubernur :
ü Perikanan tangkap : sebagai masukan untuk Gubernur agar nelayan menangkap ikan didaerah perbatasan (pulau tujuh) sebagai bentuk pengakuan/penguatan pengelolaan wilayah oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu peningkatan sarana dan prasarana produksi tangkap.
ü Cina sedang membangun perkebunan kelapa sawit di Republik Kongo, sehingga dalam waktu 10 tahun kedepan produksi CPO akan sangat tinggi, oleh sebeb itu perlu peningkatan nilai tambah produk atas CPO yang dihasilkan Indonesia.
ü Dampak banjir agar dilaksanakan reboisasi oleh dinas terkait (kehutanan, pertanian dan pertambangan dan energi).


6.   Sinar, IKAMAJA (Ikatan Remaja Magang Jepang)
Permasalahan pertanian di Indonesia dan di Jepang hampir sama, namun sinkronisasi belum berjalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (pakar, teknologi, sumberdaya alam, pembiayaan dan pasar). Hilir dari semua kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah pemasaran hasil usaha yang dilaksanakan.


7.   Herman Setiawan, S.Pi (Penyuluh Perikanan)
·      Surat - menyurat, tujuan surat undangan perlu tembusan kepada atasan langsung agar dalam melaksanakan tugasnya disetujui.
·      Perangkat kelembagaan untuk Komisi Penyuluhan seperti stempel, AD/ART, plang nama sekretariat, kartu anggota, web, dsb perlu dilengkapi sehingga tertib organisasi terlaksana.
·      P3D atas penyuluh kehutanan dan penyuluh perikanan yang akan dialih statusnya dari pegawai kabupaten/kota ke pusat (Kementerian Kehutanan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan), Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Babel agar berperan dalam kelancaran pengalihan status P3D tersebut.
·      Mendorong penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan penyuluh swadaya (pertanian, perikanan dan kehutanan), sehingga permasalahan kekurangan SDM penyuluh bisa diatasi, jangan hanya mengandalkan keberadaan penyuluh PNS, kontrak pusat dan atau kontrak daerah. 
·      Organisasi profesi penyuluh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar KPP dapat menumbuhkembangkan organisasi profesi (PERHIPTANI, IPKANI, dan IPKINDO).
·      Mendorong agar Komisi Penyuluhan berperan aktif dalam hal “pelestarian fungsi lingkungan hidup’, seperti IUU fishing, illegal logging dan illegal meaning.
·      Mendorong pengunaan anggaran DAK menu sapras penyuluhan pada Dinas dan Instansi terkait, penggunaan dana DAK yang dilakokasikan untuk penyuluhan namun pada kenyataanya fasilitas yang diadakan tidak sepenuhnya untuk penyuluh.


8.   Yudi Sapta Pranoto, SP, MSi


Pembahasan Rencana Kerja


1.   Silahturahim
Pertemuan direncanakan pada tanggal 9 Februari 2016, namun ada bencana alam (banjir) sehingga dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016, di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


2.   Statuta KPP


3.   Rencana Kerja dan Operasional KPP
·      Rapat satu bulan satu kali pada minggu kedua
·      Audiensi dengan Gubernur sebelum pelantikan dalam waktu secepatnya
·      Identifikasi kebutuhan KPP yang idealnya ada :
ü transportasi akomodasi anggota diluar pangkalpinang
ü seragam/ baju identitas
ü kunjungan ke lapangan
ü dibuat unit kegiatan sesuai sektor (pertanian, perikanan dan kehutanan)
ü kop Surat, logo dan website



Kesimpulan
:
Rapat kerja Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan dengan baik, dengan kesimpulan :
1.    Rapat dilaksanakan Rapat satu bulan satu kali pada minggu kedua.
2.    Audiensi dengan Gubernur sebelum pelantikan dalam waktu secepatnya.
3.    Logo dan lambang serta surat undangan akan disampaikan kepada instansi

Daftar Hadir Rapat KPP Tangal 10 Maret 2016


Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua,




Yudi Sapta Pranoto, SP, MSi